Walid Hakim

  RESUME “DEMOGRAFI” Oleh : Nama : Muh Khuwailid Hakim    Npp    : 30.119   No absen : 20   Kelas   : I-6 Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2021 Modul 1 Pengantar Demografi Perkembangan Demografi dan Kaitannya dengan Pembangunan           Demografi berasal dari kata demos yang berarti penduduk dan grafein yang berarti gambaran. Jadi demografi adalah ilmu yang mempelajari penduduk atau manusia terutama tentang kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk yang terjadi. Demografi sendiri sebenarnya melibatkan studi ilmiah tentang ukuran, penyebaran penduduk secara geografi maupun spasial, komposisi penduduk, dan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. DEMOGRAFI FORMAL DAN KEPENDUDUKAN             Ilmu demografi sendiri sebetulnya terbagi menjadi dua yaitu demografi formal atau murni dan studi kependudukan. Demografi murni atau pure demography merupakan ilmu yang menghasilkan berbagai teknik-teknik pengukuran indikator kependudukan. Demografer formal biasanya merupakan ahli matematika

  DASAR-DASAR DEMOGRAFI Dosen Pengampu : Dr. Rully Sumual, M.AP Disusun Oleh : Muh. Khuwailid Hakim i-6 30.1197 PROGRAM STUDI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL FAKULTAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI JATINANGOR, 2021 UKURAN UKURAN DASAR FERTILITAS Terdapat 2 macam pendekatan ukuran fertilitas: Ukuran yang sifatnya “penampang lintang (cross sectional) dalam satu tahunan (yearly performance), sering disebut sebagai current fertility. Ukuran ini mencerminkan tingkat fertilitas dari suatu kelompok penduduk atau wanita pada jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Ukuran longitudinal yang sifatnya mencerminkan riwayat kelahiran atau riwayat reproduksi (reproductive history). CBR: sifatnya sederhana karena tidak mempertimbangkan potensi penduduk yang mampu melahirkan (WUS), yang menjadi penimbang adalah semua penduduk (laki-laki, perempuan, anak-anak, dan penduduk lanjut usia). Contoh: Jumlah kelahiran di Jakarta pada tahun 1970 adalah 182.880 orang bayi. Banya

  MINI PROPOSAL LAPORAN AKHIR REFORMASI BIROKRASI DI ERA OTONOMI DAERAH   DISUSUN OLEH : Nama : Muh. Khuwailid Hakim NPP : 30.1197 Kelas : I6   INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI FAKULTAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROGRAM STUDI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2020/2021 BAB I PENDAHULUAN   A.    LATAR BELAKANG           Otonomi Daerah yang dicanangkan pemerintah, dengan dikeluarkannya UU. No 32 Tahun 2004, membawa konsekuensi adanya perubahan di segala bidang, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Otonomi Daerah ini dilaksanakan dengan melihat adanya keragaman yang terjadi di masyarakat dan didorong oleh adanya tuntutan partisipasi dan keterbukaan yang diakibatkan globalisasi dunia. Di era global sebuah organisasi pemerintah dituntut untuk dapat mengakomodir semua kebutuhan dan menyesuaikan dengan kondisi internasional.                    Birokrasi pemerintah sebagai mesin resmi y